Akun Instansi Bukan Panggung Seremoni

Dalam konteks budaya Indonesia, penghormatan kepada atasan serta ungkapan empati pada saat berduka merupakan hal yang wajar dan dianggap sebagai bagian dari tata krama. Namun, ketika ekspresi tersebut dipublikasikan melalui akun resmi lembaga, muncul pertanyaan mendasar: apakah konten tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat, atau sekadar untuk kepentingan pejabat?

Belakangan fenomena terkait akun resmi instansi pemerintah semakin sering mengunggah ucapan yang bersifat lebih personal kepada pucuk pimpinannya. Misalnya saja ucapan selamat ulang tahun, ucapan selamat atas kelahiran anaknya, hingga ucapan bela sungkawa.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat sisi positif dari praktik ini. Unggahan seremonial dapat menampilkan sisi manusiawi lembaga, menunjukkan rasa empati, serta memperkuat kohesi internal. Akan tetapi, nilai tersebut hanya relevan apabila dilakukan secara proporsional dan terukur.

Alih-alih mendapat simpati publik, risiko yang muncul justru lebih besar. Publik dapat menilai akun resmi seakan berubah menjadi album penghormatan, sehingga mandat utama lembaga—yakni melayani masyarakat—menjadi kabur. Lebih jauh, praktik ini berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif: ada pejabat yang mendapat ucapan, sementara yang lain tidak.

Dalam teori komunikasi, dikenal konsep agenda setting, yakni bahwa isu yang sering dipublikasikan akan dianggap penting oleh publik. Apabila konten seremonial mendominasi, masyarakat dapat menangkap sinyal bahwa urusan pejabat lebih diprioritaskan dibandingkan layanan publik.

Praktik di negara lain menunjukkan standar yang lebih ketat. Inggris, misalnya, memiliki protokol duka nasional yang seragam. Di Amerika Serikat, aturan jelas menyatakan bahwa akun resmi hanya boleh digunakan untuk kepentingan lembaga. Hampir tidak ditemukan unggahan ucapan ulang tahun pejabat pada akun pemerintah.

Di sinilah letak pentingnya keadilan prosedural. Publik tidak hanya menilai substansi pesan, tetapi juga menilai keadilan dalam pemilihan dan penyajiannya. Apabila ucapan hanya diberikan kepada pihak tertentu, rasa keadilan publik dapat terganggu, dan netralitas lembaga ikut dipertaruhkan.

Kembali lagi, ucapan seremonial memang mencerminkan sopan santun, namun perlu dibatasi oleh standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, proporsi yang adil, serta prioritas pada konten layanan publik. Akun resmi lembaga pemerintah seyogianya dipahami sebagai wajah publik, bukan sekadar panggung seremonial.