GP Ansor Jateng Desak Pemberantasan Judi Online dan Galian C Ilegal

Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Tengah mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberantas judi online serta aktivitas penambangan galian C ilegal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat. Desakan tersebut muncul dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II PW GP Ansor Jawa Tengah yang digelar di Hotel Sun Q Ta, kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal, Sabtu hingga Minggu, 12-13 September 2026.

Muskerwil yang mengusung tema “Khadimul Ummah: Transformasi Digital, Menjaga Peradaban” ini diikuti 32 ketua dan sekretaris Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor se-Jawa Tengah beserta jajaran Pengurus Wilayah. Pembukaan acara pada Sabtu, 12 September, turut dihadiri Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman yang juga menjabat Wakil Ketua PW GP Ansor Jateng, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin, serta Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Dwi Winarno.

Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah, Mohamad Sidqon Prabowo, menjelaskan bahwa dua rekomendasi eksternal yang dihasilkan merupakan usulan dari berbagai Pengurus Cabang yang kemudian disepakati melalui pembahasan komisi dan rapat pleno. Rekomendasi pertama mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas aktivitas penambangan ilegal galian C yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, karena dinilai merusak lingkungan sekaligus melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Rekomendasi kedua mencakup dua poin utama. Pertama, mendesak aparat memberantas peredaran obat-obatan ilegal dan obat keras golongan tertentu yang kian marak menyasar remaja usia sekolah menengah hingga sekolah dasar dengan harga terjangkau. Sidqon menyebut sejumlah jenis obat tersebut masih mudah ditemukan di toko kosmetik ilegal, warung remang-remang, hingga kawasan pinggiran desa, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan tokoh agama terhadap masa depan generasi muda.

Poin kedua dari rekomendasi tersebut mendesak pemberantasan judi online yang dinilai kian meresahkan. GP Ansor Jateng meminta Kementerian Komunikasi dan Digital bersama penyedia layanan internet mempercepat pemblokiran situs judi online yang teridentifikasi serta memperketat pengawasan terhadap domain baru maupun teknik re-routing. Kepolisian Daerah Jawa Tengah beserta jajaran aparat penegak hukum juga didesak memperketat penindakan terhadap jaringan pengembang, fasilitator rekening penampung, dan promotor judi online.

“Kami juga mengusulkan agar ada penjatuhan sanksi berupa pencabutan bantuan sosial atau bantuan pendidikan bagi warga yang rekeningnya terindikasi transaksi judi online, melalui verifikasi dan validasi faktual di lapangan,” tegasnya.

Sekretaris PW GP Ansor Jawa Tengah, Husein Ahmadi, menambahkan bahwa organisasi akan segera mengirimkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait atas hasil rekomendasi Muskerwil tersebut, sembari melakukan konsolidasi internal di berbagai bidang dan lembaga guna merealisasikan langkah konkret dari rekomendasi yang telah disepakati.